Gus Halim: Pembangunan Desa Kini Ada Indikatornya, Tidak Bisa Dilakukan Segelintir Elite Desa

 

MBI.Online - Jakarta, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa DTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, kejelasan arah pembangunan desa merupakan hal krusial untuk benar-benar menyejahterakan desa-desa di Indonesia. 

Dengan kejelasan arah pembangunan desa, pemangku kepentingan di level pusat, daerah, hingga pemerintah desa tidak lagi meraba-raba apa yang harus dilakukan untuk menyejahterakan warga desa. 

“Di masa lalu, pembangunan desa hanya menjadi domain segelintir elite desa dengan indikator yang hanya ditentukan oleh mereka,” ujarnya. 

Menteri yang akrab disapa Gus Halim itu menjelaskan, kejelasan arah pembangunan desa kini terangkum dalam Sustainable Development Goals (SDGs) Desa dan didukung basis data mumpuni.

Hal tersebut pun bakal menjadi kunci percepatan capaian kesejahteraan warga desa. 

“Dengan adanya SDGs Desa, pembangunan yang hanya dilakukan segelintir elite desa tidak bisa lagi dilakukan karena ada kejelasan indikator yang harus dicapai sesuai dengan keunggulan lokal desa,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima MBI.Online. 

Gus Halim menjelaskan, SDGs Desa merupakan pelokalan SDGs yang disusun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang kemudian didasarkan pada konteks budaya 74.961 desa di Indonesia. 

“SDGs Desa menjadi arah baru pembangunan desa yang memastikan kejelasan indikator untuk mengukur kemajuan desa,” ungkapnya. 

Dia juga menegaskan, tidak hanya memastikan indikator capaian kemajuan desa, pembangunan desa dewasa ini harus berdasarkan pada basis data yang jelas. Dalam 2,5 tahun terakhir, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDTT) terus melakukan konsolidasi data desa. 

Sebanyak 1.547.684 relawan diterjunkan untuk memastikan kondisi warga desa by name by address individu atau keluarga. 

“Selain dari relawan, data ini juga dikumpulkan dari informasi warga desa. Dengan demikian data yang terkumpul benar-benar valid mencerminkan situasi objektif desa sehingga rencana pembangunan bisa disusun dengan target dan tujuan yang jelas,” katanya. 

Dengan adanya SDGs Desa dan data valid, lanjut Gus Halim, para kepala desa dan sekretaris desa akan mampu merumuskan profil desa sekaligus membaca hasil 222 sasaran SDGs Desa. Kemampuan tersebut akan sangat berguna dalam membuat rekomendasi program pembangunan sesuai kebutuhan masing-masing desa. 

“Dengan demikian, pembangunan desa akan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing individu dan keluarga di masing-masing desa,” katanya. 

Gus Halim menambahkan, SDGs Desa berkontribusi sebesar 84 persen terhadap Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan. Laporan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan, sebesar 91 persen wilayah desa dan 11 Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan berkaitan erat dengan kewilayahan desa.

 

"Aksi tercapainya 12 tujuan SDGs Desa berkontribusi pada 91 persen pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan," kata mantan Ketua DPRD Jawa Timur itu. 

Laporan Kemendagri juga mengungkapkan, dari aspek kewargaan sebanyak 71 persen penduduk Indonesia berada di desa. Data hasil SDGs Desa pun menjadi rujukan dan milik desa yang memuat data detail soal warga desa berbasis RT. 

Data tersebut dikumpulkan 1.547.684 relawan menggunakan Dana Desa sebesar Rp 1.572.553.390.689. Secara akumulatif, SDGs Desa level nasional mencapai 45,86 dengan capaian tujuan tertinggi sebanyak 97,96. (red)

Pewarta : Usman

Editor    : M Irwani N Umam