Menuju Rakernas BPD, PABPDSI Menggelar Rapat Virtual Dengan KSP

 

Jajaran Pengurus Pusat PABPDSI saat Rapat Koordinasi dengan Kantor Staf Presiden, Senin 12 Juli 2021

MediaBPD - Jakarta, Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABDPSI) terus melakukan koordinasi dalam rangka persiapan rapat kerja nasiona (Rakernas) BPD Tahun 2021.

Terkait hal itu Pengurus Pusat PABPDSI, Senin (12/7/2021), menggelar rapat virtual  bersama Kantor Staf Presiden (KSP). Rapat virtual itu dipimpin langsung oleh Fery Radiansyah Ketua Umum PABPDSI dan di pandu oleh Sekjen PABPDSI Ibnu Katsir.

Disamping Ketua Umum dan Sekjen PABPDSI, jajaran pengurus pusat yang hadir diantaranya, Abdul Azis, Efendi, Junaidi , Yuce, Lala, Buyung Tanjung, Marsel, Riday, Sementara dari Kantor Staf Presiden diwakili oleh Usep Setiawan.

Sekretaris Jenderal PABPDSI Ibnu Katsir saat dihubungi redaksi Media BPD Indonesia mengatakan bahwa ada banyak hal yang dibicarakan dan disampaikan oleh PABPDSI. Mereka memperjuangkan dan menyampaikan aspirasi seluruh anggota BPD agar ke depan BPD bisa berbuat lebih. Tentunya, untuk melanggengkan hal tersebut perlu didukung dengan regulasi dan aturan yang lebih berpihak kepada BPD. Mulai dari kewenangan, eksistensi hingga kesejahteraan.

Dari hasil koordinasi itu kata Ibnu, Pengurus Pusat memutuskan untuk menunda pelaksanaan Rakernas BPD yang semula bulan Juli di tunda bulan Agustus yang akan di hadiri Presiden RI.

“Bahwa PABPDSI menunda pelaksanaan Rakernas karena memang mempertimbangkan beberapa hal khususnya terkait kondisi Covid-19 yang mengalami kenaikan saat ini dan diberlakukannya PPKM Darurat, dan Insya Allah kita laksanakan di bulan Agustus serta akan dihadiri oleh Bapak Jokowi” Kata Ibnu.

Sementara terkait teknis pelaksanaan Rakernas, Pengurus Pusat PABPDSI  melakukan konsolidasi untuk mendapatkan formula yang terbaik.

“Yang kedua konsolidasi kepanitiaan untuk menata teknis terkait pelaksanaan Rakernas, apakah harus tatap muka (offline), apakah daring atau hybrid perpaduan luring dan daring. Karena kita kan memang cukup banyak kalau harus hadir semua dengan situasi seperti ini tidak memungkinkan. karena itu panitia harus mempersiapkan dengan mempertimbangkan AD/ART apapun pelaksanaannya harus sah sesuai forum,” tegas Ibnu.

Dalam Rakernas BPD untuk mematangkan sejumlah program unggulan dan agenda, beberapa diantaranya seperti Memperkuat posisi BPD, Peningkatan Kapasitas Regulasi BPD melalui Penguatan di Inisiatif Revisi UU Desa yg digulirkan oleh Komite 1 DPD RI, Jaminan Sosial bagi Anggota BPD Seluruh Indonesia; Alokasi Anggaran Tunjangan / Insentif / OP dari APBN untuk Anggota BPD seluruh Indonesia, Penguatan BPD dalam penanggulangan Covid 19. (Red-I2)

Pewarta    : M Irwani
Editor       : M Irwani

Berita Terkait